ProNews, Kab Bekasi – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 yang dilakukan secara virtual dari Command Centre, Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Rabu (25/11/2020).
Selain Bupati, hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju, Asisten Administrasi Umum, Edi Rochyadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ida Farida serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Slamet Supriadi.
Pertemuan yang digelar langsung dari Istana Negara tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) dan daftar alokasi TKDD.
“Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, yang tidak mudah kita lewati. 2021, kita juga masih menghadapi ketidakpastian. Karena ekonomi global juga penuh ketidakpastian. Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam pelaksanaan kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Menurut Presiden, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, Pemerintah akan memfokuskan pada empat hal utama, yakni Penanganan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
“APBN 2021 akan fokus empat hal, yaitu pada penanganan kesehatan dalam hal penanganan Covid-19, utamanya fokus pada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan,” ujar Presiden.
Presiden juga mengungkapkan, agar K/L dapat melakukan lelang sejak dini yakni maksimal pada Desember 2020. Hal itu dilakukan untuk melakukan Gerakan ekonomi pada tahun 2021.
Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, akan melanjutkan penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, keberhasilan dalam mengendalikan pandemi menjadi faktor penting dalam melakukan pemulihan ekonomi.
“Kita harus waspada, resiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting didalam menentukan akselerasi tahun 2021,” ungkap Menkeu.
Sri Mulyani berharap, DIPA dan TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti. Untuk mendorong dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2021.
Pada penyerahan DIPA dan TKDD juga turut dilakukan penyerahan secara simbolis fokus belanja Pemerintah kepada delapan K/L. Yaitu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selain itu, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Pertahanan. Cha.
Komentar