oleh

Ironis, Dinas PRKP DKI Jakarta Wajibkan Satu Merek Material di Proyek Rumah Susun

-Nasional-129 views

ProaksiNews, Jakarta – Proyek pemenuhan hunian bagi warga DKI Jakarta yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menuai sejumlah pertanyaan dan kejanggalan.

Pasalnya, pihak kontraktor yang menjadi pemenang lelang dalam proyek kegiatan rumah susun (rusun) yang ada di Dinas PRKP DKI Jakarta tidak bisa leluasa melaksanakan proyeknya. Hal ini diduga karena adanya intervensi dari oknum pejabat yang ada di dinas tersebut yang diduga demi meraup keuntungan.

Intervensi yang dilakukan pihak pejabat DPRKP DKI Jakarta tersebut, diduga dilakukan dengan cara menentukan atau menunjuk material yang akan digunakan pihak pemenang lelang rusun. Sehingga pihak kontraktor rusun wajib menggunakan merek material yang menjadi arahan DPRKP DKI Jakarta.

Menurut informasi yang dihimpun Proaksinews, pihak pemenang lelang rusun DKI Jakarta saat menggunakan material pembangunan rusun, baik itu batako, mortal, lampu penerangan, kunci dan material lainnya wajib melalui izin DPRKP DKI Jakarta.

Padahal berdasarkan dokumen lelang proyek rumah susun, tidak ada disebutkan merek material yang harus digunakan pihak pemenang lelang. Namun ironisnya, secara sepihak DPRKP DKI Jakarta melalui Budi Dermawan menunjuk dan mengarahkan pemenang lelang untuk menggunakan material pilihannya.

Sehingga hal ini mengakibatkan para pemenang lelang proyek rumah susun harus membeli material sesuai arahan DPRKP DKI Jakarta. Tentunya harganya sudah ditentukan, dan tidak bisa lagi mencari material yang harganya bersaing.

“Material yang digunakan harus sesuai arahan DPRKP, dan tidak bisa membeli ditempat lain yang harganya lebih murah meskipun kualitasnya setara bahkan lebih bagus,” ujar PM.

Hal senada juga diungkapkan RG, salah satu owner material kepada Proaksinews. Menurutnya, untuk bisa material produksinya bisa digunakan dalam proyek rusun, maka harus ada restu dari pihak DPRKP DKI Jakarta.

Diakuinya, untuk mendapatkan restu tersebut, pihaknya harus menemui oknum yang ada di DPRKP DKI Jakarta. Dan izin untuk materialnya bisa digunakan harus terlebih memberikan fee. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka material yang diproduksinya tidak bisa digunakan di proyek tersebut.

Sehingga, ungkapnya menambahkan, para pemilik material maupun distibutor material harus berkordinasi dengan oknum DPRKP DKI Jakarta, jika ingin hasil produksinya bisa digunakan di proyek rusun. Tentunya dengan memberikan komitmen fee.

“Owner material maupun distributor harus kordinasi dengan DPRKP, tentunya dengan memberikan komitmen fee jika ingin materialnya bisa masuk atau digunakan dalam proyek rusun,” ungkapnya.

Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko, saat dikonfirmasi Proaksinews melalui saluran telepon tidak memberikan tanggapannya.

Begitu juga dengan Budi Dermawan, selaku Seksi Pengawasan DPRKP DKI Jakarta tidak mau memberikan jawaban meskipun sudah dikonfirmasi melalui telepon selulernya. Tum.

Komentar