ProaksiNews, Bekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi, H Chairuman J Putro memberikan apresiasi terhadap Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bekasi dalam melaksanakan kinerjanya melaksanakan vaksinasi maupun sosialisasi dan penegakan disiplin prokes.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD saat pelaksanaan apel bersama 3 pilar Kota Bekasi, yang dihadiri oleh Wali Kota Bekasi, Dr H Rahmat Effendi, Kapolres Metro Kota Bekasi, Dandim 0507/BKS, Jumat (25/6/2021).
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Bekasi mengaperesiasi khususnya para aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan yang masih berlangsung yaitu mengenai sosialissi penegakan protokol kesehatan dan bantuan dari TNI/POLRI yang juga ikut serta di wilayah dalam memantau penanganannya.
Ketua DPRD juga memberikan apresiasi kepada para tenaga medis yang telah berjuang selama penanganan masa pandemi ini. Kegiatan vaksinasi untuk warga yang telah berjalan, maupun yang akan terselenggara pada bulan Juli “21 mendatang akan diadakan vaksinasi terhadap 25.000 orang untuk warga Kota Bekasi.
“Saya memberikan apresiasi kepada tim satgas Covid-19 atas kinerjanya dalam menangani dan menyelenggarakan vaksinasi Covid-19, maupun dalam menegakan disiplin prokes,” ujar Ketua DPRD.
Gelombang PPKM skala Mikro yang sudah melewati PSBB yang bedanya masuk tingkat RT, penguatan posko pada PPKM berada di setiap kelurahan yang harus dilengkapi dengan data statis, data kesehatan yang juga harus dilengkapi pembahasan break down ke bawah yang menjadi pembahasan setiap harinya.
Sehingga dengan kinerja yang baik tersebut, kita bisa mengetahui warga dalam keadaan bagaimana dan kendala apapapun terutama bagi mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri.
Sejurus dengan hal tersebut, Wali Kota Bekasi, H Rahmat Effendi dalam amanatnya juga menginstruksikan kepada sekretaris daerah kota Bekasi untuk segera membuat keputusan bersama mengenai instrumen yang harus dibagi habis untuk masuk ke dalam wilayah RT/RW.
Wali Kota menambahkan, pihaknya telah memerintahkan satgas membuat posko gugus tugas pengendalian PPKM di kelurahan masing-masing, akan tetapi jika posko di buat di kecamatan yang tempatnya representatif boleh-boleh saja.
“Saya telah memerintahkan satgas bekerja dengan baik, dan mendirikan posko pengendalian PPKM di tiap kelurahan,” ungkap Wali Kota.
Dikatakan Wali Kota, pihaknya menginstruksikan agar para camat, lurah pelaksana gugus tugas untuk turun ke lapangan setiap harinya. Dan Sektretaris kecamatan yang menjadi ketua gugus posko siap di kantornya.
Begitu juga dengan sekretaris kelurahan dan satgas pamor di masing-masing RW agar saling membentuk jaringan dengan ketua RT dan RW sehingga warga yang terindikasi dapat dilaporkan datanya ke dinas kesehatan. Hans/ADV.
Komentar