Pelanggan Keluhkan Kenaikan Tarif Air, Direksi PDAM TB Klaim Sudah Sesuai SK Bupati

Uncategorized262 Dilihat

ProaksiNews, Kab Bekasi – Masyarakat Kabupaten Bekasi yang menjadi pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi mengeluhkan adanya kenaikan tarif air yang diberlakukan perusahaan daerah milik Pemkab Bekasi. Pasalnya, kenaikan tarif itu dinilai sangat membebani, terlebih pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Keluhan kenaikan tarif PDAM TB tersebut, seperti yang dikeluhkan warga Graha Asri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Graha Asri (FKMG). Bahkan, FKMG melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kab Bekasi, demi mengeluhkan kenaikan tarif air yang kini telah diberlakukan PDAM TB.

Bukan hanya FKMG saja yang mengeluhkan kenaikan tarif tersebut, warga Bumi Lestari yang menjadi pelanggan PDAM TB juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, kenaikan tarif air dimasa pandemi Covid-19 sangat membebani, karena ekonomi sedang sulit.

“Saya keberatan dengan kenaikan tarif PDAM, apalagi saat ini sedang pandemi Covid-19. Pemerintah daerah sepertinya tidak peka dengan keluhan warganya,. Kok tega naikan tarif, padahal ekonomi sedang sulit,” ujar warga.

Maman Sudarman, Direktur Usaha (Dirus) PDAM Tirta Bhagasasi kepada awak media, Jumat (5/3/2021) usai audensi dengan Komisi 1 DPRD Kab Bekasi mengaku, kenaikan tarif berdasarkan SK Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Sehingga PDAM TB tinggal melaksanakan SK saja.

Diakui Maman, bahwa penyesuaian tarif baru PDAM TB sebesar 15% hingga 20% tersebut, merupakan keputusan Bupati Bekasi sebagai Owner. Dan Bupati Bekasi yang menandatangani dan mengijinkan kenaikan tarif. Pihaknya hanya menjalankannya.

“Kenaikan sisi presentasi 15% hingga 20% tidak Gede. Kenaikan itu berdasarkan SK Bupati, kalau kami tidak menunda, inikan SK Bupati,” ucapnya.

Dikatakan Maman, alasan pihaknya menaikan tarif, karena sudah 6 tahun tidak ada menaikkan tarif air. Padahal biaya produksi yang ditimbulkan setiap tahunnya naik, misalnya biaya listrik pihaknya dibebankan dengan golongan industri. Kemudian adanya kenaikan bahan baku kimia dan ketiga adalah kenaikan air baku setiap tahunnya.

“Dari ketiga komponen itu, kami tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal baik itu pelanggan yang sudah eksis, maupun pelanggan yang baru,” jelas maman.

Menurut Maman, penetapan tarif terlebih dahulu sudah dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan dan sudah dilakukan sosikan di  media. Pihaknya juga sudah melakukan monitoring dan survey siapan masyarakat saat ini.

Kata Maman, penyesuain tarif juga sebelumnya diajukan pada tahun 2015-2019, tetapi Kenaikan itu ditunda oleh Pemilik karena di tahun-tahun tersebut adalah ada momen politik.  Padahal menurut Maman, Pihaknya sudah melakukan sosilasi dan meminta masukan dari berbagi elemen masyakat.

“Dari Pemiliknya ada situasi Pilkada, ada Pilpres, Pileg. Momen itu yang menjadi pengedali kita, karena itu adalah momen Politik. Sebetulnya,bagus-bagu saja, tapi karena kemauan Bupati kita ikutin,” bebernya.

Maman mengutarakan, saat ini setelah pemisahan jumlah pelanggan PDAM diwilayah Kabupten Bekasi 180.000. Dan jumlah yang mengajukan pemasangan baru pihaknya hanya bisa melayani 13 ribu dari  jumlah 150 ribu yang mengajukan pemohon pemasangan baru setiap tahunnya.

“Kalau  tidak ada penyesuaian tarif, pertama kami tidak bisa menggembangkan untuk sambungan baru itu, dan kedua, mempertahankan produksi. Saat ini juga, kita kekurangan biaya,” imbuhnya. H. Oji/cha.

Komentar