oleh

Pembebasan Lahan di Penggilingan Jakarta Timur Sarat Kepentingan, Pemilik Lahan Diduga Dipungli

-Nasional-35 views

ProaksiNews, Jakarta – Pembebasan lahan yang yang dilakukan pihak Dinas Pertamanan Kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta diduga sarat kepentingan dari sejumlah pihak demi meraup keuntungan.

Bahkan, demi meraup keuntungan tersebut, pemilik lahan yang tanahnya dibebaskan pihak Dinas Pertamanan Kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) dari sejumlah oknum.

Informasi yang dihimpun ProaksiNews dari pemilik lahan menyebutkan,  lahan miliknya yang dibebaskan oleh Dinas Pertamanan, Kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dipotong sebesar Rp1.000.000 permeter oleh oknum UPT Pertanahan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

“Tanah saya yang dibebaskan dipotong Rp1.000.000 permeter saat menerima pembayaran,” ujar pemilik lahan berinisial DN.

Dikatakannya, pihaknya memiliki lahan di Penggilingan, Jakarta Timur seluas lebih kurang 1 hektar dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembebasan lahan tersebut sudah mulai dilakukan 2 tahun lalu, namun baru di bulan Juni 2022 baru dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, lamanya pembayaran lahan miliknya tersebut, akibat adanya proses pengukuran tanah dan administrasi lainnya. Selain itu, pada saat itu dalam masa Covid-19, sehingga anggarannya mungkin dialokasikan untuk kegiatan penanggulang Covid-19.

“Pembebasan lahan berlangsung 2 tahun lamanya, dari pengukuran dan administrasi. Karena terbentur anggaran, sehingga pembayaran  baru terealisasi bulan Juni 2022,” kata DN.

Diungkapkan DN, bukan hanya potongan sebesar Rp1.000.000 permeter, pemilik lahan yang dibebaskan juga dibebankan harus membayar 20 persen dari total nilai pembayaran lahan oleh oknum bernama Rahmat.

Pemotongan sebesar 20 persen oleh oknum tersebut, ungkap DN, untuk mengurus surat-surat tanah dan adminstrasi lainnya. Oknum ini merupakan tim makelar yang mengurus administrasi surat tanah hingga pembebasan lahan dan pencairan.

Oknum tersebut adalah makelar, dan kita dikenakan biaya sebesar 20 persen dari total lahan yang dibayarkan untuk tim tersebut,” imbuhnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim ini diduga ditunjuk dinas terkait dalam proses kelengkapan surat-surat. Tim juga sering dipakai dinas dalam proses pembebasan lahan, bahkan tagihan pencairan lahan tersebut bisa disetting kepada pemilik lahan. Dan setelah pencairan uang tersebut dibagi-bagi lebih dahulu kepada makelar kemudian sisanya diberikan kepada pemilik lahan.

Kepala Dinas Pertamanan Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Susi Marsitawati saat dikonfirmasi, Senin (20/6/2022) tidak memberikan jawaban. Meskipun sudah dihubungi melalui telepon selulernya, belum juga memberikan tanggapan.

Begitu juga dengan Kepala UPT Tanah Bidang Hutan, Dirdja belum bisa dihubungi. Kepala UPT yang baru saja mendapat promosi sebagai Kepala Bidang (Kabid) Kehutanan pada Dinas Pertamanan Kehutanan dan Pemakaman  Provinsi DKI Jakarta ini belum diperoleh keterangannya.  Tum.

Komentar