ProNews, Kab Bekasi – Sistem E-Katalog dalam pelaksanaa proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi dipertanyakan sejumlah pihak. Bahkan, kebijakan e-katalog tersebut menjadi keluhan.
Bukan hanya menjadi keluhan dan pertanyaan, kebijakan e-katalog dituding juga bisa berdampak terhadap kerugian negara. Hal ini bila dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Demikian diungkapkan Politikus Kabupaten Bekasi, Agus Nurhermawan kepada Proaksi, Kamis (19/11/2020). Menurut Seketaris DPC Partai Hanura ini, pihaknya melihat dengan adanya sistim e-katalog indikasi kerugian negara sangat besar dan terbuka.
“Saya menduga dalam melaksanakan sistim e-katalog tersebut, ada indikasi permainan yang bisa merugikan keuangan negara,” ujar Agus.
Agus mengungkapkan, pihaknya melihat dalam kontrak katalog elektronik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan pihak perusahaan, terdapat perbedaan harga yang sangat siknifikan. Hal ini bila dibandingkan dengan sistim umum, seperti yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebab, ungkap politikus yang juga pengusaha ini menambahkan, selisih harga dalam membelian beton dengan menggunakan sistim e-katalog sangat siknifikan. Padahal seharusnya dengan sistim e-katalog ada efesiensi, namun ironisnya selisih harganya bisa mencapai Rp400 ribu.
“Harusnya dengan sistim e-katalog ada efesiensi, bukannya tambah mahal. Contohnya, dalam Perjanjian kontrak e-katalog pengadaan Beton K-350 yang harganya mencapai Rp1.281.150/m3, padahal jika kontraktor belanja langsung kepihak Batching Plant harga K-350 hanya Rp. 850.000,- /m3,” kata Agus.
Ironisnya lagi, kata Agus, Pemkab Bekasi melalui melalui Sekda yang dihadiri Bagian ULP telah melakukan penandatanganan kerjasama kontrak e-katalog lokal dengan beberapa perusahaan vendor atau distributor tertanggal 07 Oktober 2020 lalu.
Sehingga dengan adanya kontrak kerjasama tersebut, bisa dibayangkan berapa besar uang yang harus digelontorkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan sistim e-katalog tersebut. Bila dilihat dari selisih harga yang mencapai Rp400 ribuan, dikalikan dengan banyaknya kebutuhan beton yang akan digunakan untuk infrastruktur.
“Coba kita kalkulasikan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan Pemkab Bekasi dengan adanya selisih harga Rp400 ribuan perkubik tersebut,” imbuh Agus dengan nada bertanya.
Untuk itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan terhadap sistem e-katalog di bidang infrastruktur yang di terapkan oleh pemerintah Kabupaten Bekas tersebut.
“Saya meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan dengan metode e-katalog, karena takut ada indikasi yang berpotensi terhadap kerugian negara atau tindak pidana korupsi,” ucap Agus.
Kepala Bagian ULP Kabupaten Bekasi, Beni Syahputra hingga kini tidak bersedia memberikan keterangan, meskipun sudah dilakukan konfirmasi melalui telepon selulernya. Cha/H. Oji.
Komentar