Proyek Pemeliharaan Rusun Diduga Mesti Minta Restu Kabid Perumahan

Umum49 Dilihat

Jakarta, Proaksinews – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gacd Governmant againts corrupions & diskriminasion (GACD) Kasman menyayangkan Proyek yang sedang berlangsung di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya menurut Ketua LSM GACD Kasman, unit bidang perumahan yang sedang berjalan dari lelang bahkan e-catalog, ada beberapa titik kerjaan seperti pemeliharaan berkala rumah susun (rusun) pake sistem e-catalog.

“Dari sekian paket pekerjaan pemeliharaan diduga di tunjuk langsung, bahkan, di disinyalir, dimonopoli oleh oknum Kabidnya,”kata Kasman.

Jadi, lanjutnya, Sebelum proses e-catalog diduga, sudah ada perusahaan yang ditunjuk menjadi pelaksana, bahkan, ada salah satu perusahaan yang sudah sering mendapat pekerjaan dari unit tersebut bisa mencapai 2 – 3 lokasi pekerjaan yang diberikan oleh oknum Kabid tersebut.

Seperti anggaran 2023 perusahaan ini diduga bisa mendapat 3 titik pekerjaan di satu lokasi, yang nilai nya sampe 17 milyaran rehab rumah susun.

“Sebut saja Tikno pelaksana salah satu perusahaan yang mendapat pekerjaan di unit ini, diduga fee nya yang di stor ke Kabid sekitar 10 -12 % agar pekerjaan lancar dan mendapat pekerjaan kembali,” ujar Kasman.

Selanjutnya Kasman mengatakan, bahwa, Suharyati sebagi Kabid Perumahan sangat susah ditemui, bahkan, sangat jarang di tempat.

Hal ini sudah bukan rahasia lagi bagi para pelaksana, diduga harus ada izin kabidnya bila ingin mendapat pekerjaan.

“Belom ada perintah ibu” ungkap oknum staf nya yang d tunjuk sebagai ppbj,”ucap Kasman mengulang kata-kata stafnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Bagi para rekanan yang biasa mengerjakan di unit tersebut sangat paham, apa saja yang mesti kondisikan dan diduga sangat banyak pungutan-pungutan pos-pos yang mesti di berikan, bahkan, disinyalir uang kontrak pun di patok sekian %. Seharusnya Pj Gubernur dan Inkspektorat harus segera memanggil yang bersangkutan untuk di periksa.

“Saya selaku Ketua LSM GACD, sekali lagi sangat menyayangkan tindakan kabid tersebut yang diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, hal ini, disinyalir, sudah layak masuk tindak pidana korupsi dan sudah layak dilaporkan, yang mengarah pada KKN,” tegasnya.

Selebihnya ia mengatakan, Bilamana masalah ini tidak segera ditindak lanjuti, dirinya bersama elemen masyarakat akan berdemo ke kantor gubernur dan kantor kejati.

” Ia, Kami meminta agar masalah ini, segera ditindaklanjuti, agar menjadi efek jera bagi pejabat yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya atau diduga memperkaya diri dan padahal TKD mereka sudah cukup besar,” pungkas Ketua kasman. (Tum).

Komentar