Cibitung, Proaksinews – Persoalan terbatasnya daya tampung sekolah negeri kembali mencuat pada momentum Penerimaan Murid Baru. Puluhan ibu-ibu asal Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, mendatangi SMP Negeri 7 Cibitung di Perumahan LBS 2 untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anak mereka yang belum memperoleh kursi di sekolah tersebut.
Aksi berlangsung damai dengan membawa satu tuntutan utama, yakni penambahan ruang kelas atau rombongan belajar (rombel) agar seluruh calon peserta didik dari lingkungan sekitar dapat diterima di sekolah negeri terdekat.
Dalam aksi tersebut, warga mendapat pendampingan dari Koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Sutarno, BPD Desa Muktiwari terpilih Anen Cerdik Parwoto (ACP), serta perangkat Desa Muktiwari.
Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar soal kuota sekolah, tetapi juga menyangkut hak dasar setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mudah dijangkau.
Perwakilan SMP Negeri 7 Cibitung menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak menolak siswa secara sepihak. Kuota penerimaan tahun ajaran baru telah terpenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan.
Namun demikian, sekolah menyatakan siap menerima tambahan peserta didik apabila terdapat kebijakan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengenai penambahan rombongan belajar maupun ruang kelas baru.
Koordinator LAMI, Sutarno, mengatakan pihaknya hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat agar memperoleh solusi yang berpihak kepada kepentingan pendidikan anak.
“Kami mendampingi masyarakat agar aspirasi mereka didengar. Orang tua hanya menginginkan anak-anak mereka bisa bersekolah di sekolah negeri yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan menambah rombongan belajar apabila memang memungkinkan,” ujarnya.
Sementara itu, BPD Desa Muktiwari terpilih, Anen Cerdik Parwoto (ACP), menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara sehingga pemerintah harus hadir memberikan solusi atas persoalan keterbatasan daya tampung sekolah.
“Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan sekolah hanya karena kuota sudah penuh. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebutuhan ruang belajar sesuai pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Muktiwari dan sekitarnya. Penambahan rombel menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan agar seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang setara,” kata ACP.
Ia menambahkan, perjuangan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda di Desa Muktiwari.
Menurut ACP, meningkatnya jumlah lulusan sekolah dasar setiap tahun harus diimbangi dengan penambahan kapasitas sekolah negeri sehingga persoalan serupa tidak terus berulang.
Perangkat Desa Muktiwari yang turut mendampingi warga berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi segera melakukan evaluasi terhadap kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan masyarakat. Pembangunan USB bagi Sekolah Dasar dan penambahan kelas akan menjadi solusi terbaik agar anak-anak tidak harus mencari sekolah yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka. Dan kami juga meminta kepada masyarakat khususnya di desa Muktiwari bagi yang belum memiliki KTP berdomisili di Desa Muktiwari untuk segera mengurusnya agar dikemudian hari hal seperti ini dapat segera di bantu,” Kasie Pemerintahan (Kasipem).
Masyarakat berharap aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti sehingga seluruh calon peserta didik dapat memperoleh kesempatan belajar di sekolah negeri tanpa harus terkendala keterbatasan kuota. (D.Z).
Komentar