Bekasi, Proaksinews – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperluas penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan sejumlah stakeholder, distribusi air bersih dilakukan secara bertahap ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Klaster Logistik dalam rangka Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, di Aula BPBD Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (30/7/2026).
Endin Samsudin mengapresiasi langkah cepat BPBD Kabupaten Bekasi beserta seluruh pemangku kepentingan yang telah bergerak menangani dampak kekeringan, terutama melalui distribusi air bersih kepada masyarakat.
“Koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, hingga dunia usaha sudah berjalan dengan baik. Upaya-upaya tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pengiriman air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan,” ujarnya.
Ia mengatakan, BPBD akan memperkuat sistem koordinasi guna penanganan kekeringan sekaligus memastikan perkembangan penanganan terus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut, Endin mengatakan, meski tahun ini tidak ada pengadaan mobil tangki akibat efisiensi, Pemkab Bekasi telah menggeser anggaran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar sehingga armada yang tersedia dapat beroperasi secara optimal.
Sekda juga meminta organisasi perangkat daerah yang memiliki kendaraan tangki agar ikut membantu distribusi air bersih, sekaligus mengajak lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam penanganan kekeringan.
“Perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah membantu tentu kami berterima kasih. Namun kami juga mengajak perusahaan lain agar ikut berkolaborasi meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan,” katanya.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per 29 Juli 2026 pukul 22.00 WIB, dampak kekeringan telah menyebabkan 12.407 kepala keluarga atau 37.972 jiwa mengalami krisis air bersih. Sementara itu, sektor pertanian turut terdampak dengan 3.002 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan yang tersebar di 15 kecamatan dan 52 desa.
Khusus untuk kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD mencatat terdapat 102 titik lokasi kejadian di 23 desa terdampak yang tersebar di 9 kecamatan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan sejak 9 Juni 2026 dan terus berlangsung secara bergiliran sesuai jadwal.
“Hingga saat ini ada 23 desa di 9 kecamatan yang menerima distribusi air bersih. Semua warga terdampak kami layani secara bergilir karena keterbatasan armada dan personel,” ujarnya.
Sembilan kecamatan tersebut meliputi Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, Cikarang Selatan, Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, Babelan, dan Tarumajaya.
Selain itu untuk menambah armada pengangkut air, BPBD tengah mendata kendaraan tangki milik organisasi perangkat daerah maupun perusahaan swasta agar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat distribusi air bersih. Kebutuhan air sendiri telah difasilitasi Perumda Tirta Bhagasasi yang membuka akses pengambilan air bersih secara gratis di cabang terdekat.
Sejak penyaluran dimulai, total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 3.067.300 liter. Distribusi tersebut berasal dari kolaborasi BPBD dengan berbagai pihak, di antaranya Perumda Tirta Bhagasasi, PMI, BBWS Citarum, BBWS Ciliwung-Cisadane, PT Hyundai, PT. Ejip, Yayasan BMI, Yayasan SCK, DPC Gamki dan CSR Jababeka.
Untuk penanganan jangka panjang, Dodi menilai pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah hulu menjadi solusi yang harus dipercepat. BPBD telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum maupun BBWS Ciliwung-Cisadane agar pembangunan bendungan dan sarana tampungan air dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap pembangunan bendungan di wilayah hulu segera selesai sehingga air hujan dapat ditampung saat musim penghujan dan dimanfaatkan ketika musim kemarau,” katanya.
Meski dampak kekeringan terus meluas, status kebencanaan di Kabupaten Bekasi saat ini masih berada pada level siaga darurat. Menurut Dodi, peningkatan status menjadi tanggap darurat akan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta prediksi BMKG yang memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung hingga September, bahkan berpotensi berlanjut akibat pengaruh El Nino.
Ia mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih melalui pemerintah desa agar dapat segera ditindaklanjuti BPBD.
“Kami mengajak masyarakat untuk hemat menggunakan air. Jika ada wilayah yang mengalami kekurangan air bersih, segera laporkan melalui pemerintah desa agar distribusi bantuan dapat segera dijadwalkan dan merata,” ujarnya.
Komentar