ProaksiNews, Tebing Tinggi – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menerima penghargaan dari Komisi Pberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemerintah daerah yang menerbitkan sertifikat tanah terbanyak tahun 2021.
Penghargaan dari KPK tersebut diterima Wali Kota Tebing Tinggi, H. Umar Zunaidi Hasibuan yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Muhammad Dimiyathi, SSos MTP dan Inspektur Kota Kamlan Mursyid, Rabu (22/2/2022).
Dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan pemerintah daerah se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan.
Penghargaan diberikan KPK sebagai bentuk apresiasi terhadap program pemberantasan korupsi terintegritas di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021.
Sementara Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi IPK atau MCP tertinggi tahun 2021. Nilai MCP Sumut naik 3,15% dari tahun 2020 yang mencapai 88,54%.
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi.
Ada sekitar 16 daerah di Provinsi Sumatera Utara yang nilai capaiannya berada di atas 80%. Dan pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.
“Standar kami itu 80% skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” kata Alexander Marwata.
Dikatakan Alexander, MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Sehingga dengan baiknya nilai MCP, ungkap Alexander, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik, juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.
Menurut Alexander, tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Menurutnya kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut.
“Kuncinya komitmen, anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” ujar Alexander.
Hadir dan mengikuti rapat tersebut, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Bupati dan Walikota se-Sumut secara daring dan luring, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun. Kms.
Komentar