JAKARTA, Proaksinews – Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan 2025 mencatat lonjakan signifikan. Nilainya mencapai 83,80 dengan predikat A, naik 12,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu lompatan tertinggi di antara kementerian dan lembaga di Indonesia.
Namun, ia meminta jajaran Kejaksaan tidak terlena.
“Capaian bersejarah ini adalah titik tolak atau baseline baru, bukan alasan untuk berpuas diri,” kata Asep saat menutup Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Tahun 2026, Kamis (20/8/2026).
Asep menegaskan reformasi birokrasi harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif.
Untuk Semester II 2026, Kejaksaan diminta memastikan anggaran selaras dengan kinerja, memperkuat konsistensi data, mempercepat output prioritas nasional, mengutamakan outcome, serta memperketat integritas dan pengawasan.
Jaksa Agung juga mengingatkan penyerapan anggaran tidak boleh dilakukan hanya untuk mengejar persentase.
“Setiap penggunaan anggaran harus memiliki output dan outcome yang terukur serta berdaya guna bagi publik.”
Evaluasi tersebut menjadi momentum bagi Kejaksaan untuk mempercepat pembenahan internal sekaligus memastikan reformasi birokrasi berkontribusi terhadap target RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. (Red).
Komentar